Oleh: Pemimpin Redaksi
Pemerintahan yang sehat tidak boleh alergi terhadap kritik. Kritik adalah mekanisme penting untuk mencegah kekuasaan menyimpang, kebijakan keliru, dan anggaran publik disalahgunakan.
Karena itu, pemerintah wajib membuka diri, siap diawasi, dan segera memperbaiki kesalahan. Menutup ruang kritik bukan tanda ketegasan, melainkan indikasi bahwa kekuasaan ingin berjalan tanpa kontrol dan enggan mempertanggungjawabkan tindakannya.
Kekuasaan merupakan amanah publik, bukan hak istimewa penguasa. Karena itu, setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Tidak boleh ada kebijakan yang diselimuti kerahasiaan tanpa alasan yang sah, apalagi anggaran publik yang penggunaannya sulit ditelusuri.
Pers dan masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan. Kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta bukan ancaman, melainkan peringatan agar pemerintah tidak menyimpang dari mandatnya. Pemerintah yang buru-buru membungkam kritik justru menunjukkan kelemahan dan ketidakpercayaannya terhadap proses demokrasi.
Namun, kontrol publik juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi wajib diverifikasi, narasumber harus diberi ruang untuk memberikan penjelasan, dan setiap pihak tetap ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi penyebaran fitnah, tetapi kehati-hatian juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pengungkapan masalah.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang menutup diri dari kritik atau sibuk membangun citra. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menjawab pertanyaan publik, membuka data yang relevan, menindaklanjuti temuan, dan membuktikan perbaikannya melalui pelayanan yang lebih baik. Transparansi bukan slogan, melainkan kewajiban. Akuntabilitas bukan pilihan, melainkan syarat mutlak.
Masyarakat pun tidak boleh bersikap apatis. Pengawasan publik harus terus dilakukan dengan kritis, cerdas, dan berbasis fakta. Demokrasi akan kehilangan makna jika warga hanya menjadi penonton, sementara kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan yang sehat bukan seberapa sedikit kritik yang muncul, melainkan seberapa terbuka pemerintah menjawab kritik dan seberapa nyata perbaikan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah harus membuktikan bahwa kritik tidak akan dibalas dengan intimidasi, melainkan dengan tindakan. Masyarakat harus memastikan bahwa amanah publik tidak dibiarkan disalahgunakan.
Redaksi
