Oleh: Pemimpin Redaksi
Pemerintahan tidak boleh menjadi ruang belajar bagi pejabat yang belum siap menjalankan tanggung jawabnya. Setiap jabatan publik membawa konsekuensi, keputusan yang dibuat berdampak langsung terhadap pelayanan, anggaran, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, SDM yang mumpuni bukan pelengkap birokrasi. Ia adalah fondasi pemerintahan.
Seorang pejabat ASN tidak cukup hanya memiliki pangkat, masa kerja, atau memenuhi persyaratan administratif. Jabatan membutuhkan kompetensi. Ada kemampuan membaca persoalan, memahami regulasi, mengelola anggaran, mengambil keputusan, membangun koordinasi, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Kesalahan dalam birokrasi tidak selalu berbentuk pelanggaran hukum. Kebijakan yang lamban, program yang tidak tepat sasaran, koordinasi yang buruk, dan pelayanan yang berbelit juga merupakan persoalan tata kelola yang harus dievaluasi.
Di sinilah pentingnya prinsip the right man on the right job. Penempatan pejabat semestinya mempertimbangkan kompetensi, rekam kinerja, integritas, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.
Jangan sampai jabatan strategis justru menjadi beban bagi orang yang mendudukinya dan pada saat yang sama menjadi beban bagi masyarakat yang dilayaninya.
Pemerintahan membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan data, memahami persoalan lapangan, dan berani mengambil keputusan berdasarkan aturan. Bukan pejabat yang sekadar menunggu instruksi, memindahkan berkas, atau berlindung di balik prosedur ketika persoalan publik membutuhkan penyelesaian.
Kinerja pemerintahan pada akhirnya akan tercermin dari kualitas keputusan para pejabatnya.
Anggaran boleh besar. Program boleh banyak. Struktur organisasi boleh lengkap. Tetapi jika kapasitas manusianya tidak memadai, semuanya berisiko menjadi rutinitas administratif tanpa dampak yang berarti.
Karena itu, evaluasi terhadap kualitas SDM ASN harus menjadi agenda serius. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memastikan setiap posisi ditempati oleh orang yang memiliki kapasitas untuk menjalankan amanahnya.
Sebab jabatan pemerintahan bukan sekadar posisi. Ia adalah mandat publik.
Dan mandat publik membutuhkan orang-orang yang benar-benar siap mempertanggungjawabkannya.
