Inspirasirakyat.com, Lampung Barat — Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Lampung Barat kembali menjadi perhatian. Sebanyak 4.235 anak terindikasi tidak sekolah menjadi angka yang membutuhkan perhatian serius, terutama untuk memastikan kondisi tersebut benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Bambang Kusmanto, meminta data tersebut tidak berhenti sebatas angka administratif. Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi secara faktual agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi masing-masing anak.
“Data harus diverifikasi dan divalidasi secara faktual. Kita harus mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk apa yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah,” ujar Bambang.
Menurutnya, persoalan ATS merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, akses terhadap layanan pendidikan, persoalan keluarga, hingga berbagai faktor lainnya dapat menjadi penyebab seorang anak tidak melanjutkan pendidikan.
Karena itu, setelah data dinyatakan valid, pemerintah perlu menyusun langkah intervensi yang tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing anak.
“Jangan sampai kita hanya mengetahui jumlahnya, tetapi tidak mengetahui persoalannya. Setiap anak bisa memiliki kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” tegasnya.
Bukan Sekadar Persoalan Data
Bambang menilai, validasi data ATS seharusnya menjadi pintu masuk untuk menghadirkan solusi, bukan sekadar menghasilkan angka baru dalam laporan pemerintah.
Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam proses verifikasi di lapangan. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah pekon, keluarga, masyarakat, hingga unsur lainnya dinilai memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari pendataan maupun upaya penanganan.
Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah juga tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah maupun sekolah. Dibutuhkan kerja bersama dan koordinasi lintas sektor agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Anak-anak ini merupakan bagian dari masa depan Lampung Barat. Jangan sampai karena persoalan ekonomi, akses, atau faktor lainnya mereka kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan,” katanya.
Sebagai lembaga legislatif, Bambang menegaskan DPRD memiliki posisi strategis untuk mendorong agar persoalan pendidikan, termasuk ATS, mendapat perhatian dalam perencanaan serta kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap proses verifikasi dan validasi tidak berhenti pada perbaikan angka, tetapi mampu menghasilkan basis data yang dapat digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan dan program yang tepat sasaran.
“Validasi data adalah langkah awal. Yang paling penting adalah bagaimana setelah data itu valid, kita bersama-sama mencari solusi agar anak-anak tersebut kembali mendapatkan hak pendidikannya,” pungkas Bambang.(Agus Irawan)
